FaktaNews.Net | Singaraja -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemkab Badung sebesar Rp128 Miliar. BKK yang diberikan dari PHR Badung untuk pemerintahan desa di Buleleng yang terdapat 128 desa. Menariknya seluruh Kades di Buleleng hadir di Gedung Kesenian Gde Manik, Sabtu (21/9/2024) menyaksikan penerimaan BKK tersebut.
Disinggung mengenai adanya himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada kepala daerah terkait pemberian hibah, Lihadnyana pun mengungkapkan bahwa surat itu untuk pemberi bukan untuk penerima. Selain itu, yang diserahkan kepada Pemkab Buleleng adalah BKK bukan dalam bentuk hibah. Oleh karena itu, dirinya yang juga seorang birokrat kembali menekankan dan menyerukan khususnya kepada para perbekel untuk tetap netral.
“Dalam himbauan Mendagri, yang dituju adalah daerah yang memberi. Bukan yang menerima. Kan kita menerima BKK bukan hibah. Yang jelas saya sebagai seorang birokrat harus netral,” ungkap Lihadnyana
Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyerukan netralitas khususnya kepada para perbekel (kepala desa) kendati mendapat kucuran BKK.
“Melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali kepada para perbekel untuk tetap menjaga netralitas pada perhelatan pilkada serentak 2024 mendatang,” katanya
Lihadnyana menjelaskan proses penerimaan BKK sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Penyaluran BKK ini adalah pemerintah dengan pemerintah. Artinya, BKK sudah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta pada setiap penyusunan APBD akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur.
“Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik karena sudah sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Menjelang perhelatan pilkada serentak 2024, Pj Bupati kembali mengingatkan kepada para perbekel dan perangkat desa lainnya untuk netral. Netralitas perbekel diperlukan untuk menjaga kondusifitas khususnya di Kabupaten Buleleng. Pada penyerahan BKK ini pula, semua atribut yang digunakan oleh undangan ataupun para perbekel dicek untuk memastikan netralitas dari perbekel dan memastikan tidak ada unsur politik.
“Saya kembali menyerukan kepada seluruh perbekel dan perangkat desa untuk tetap netral dan saya pastikan penyaluran BKK ini tidak ada unsur politiknya,” ucap Lihadnyana.
Sisi lain salah satu Kades yang enggan disebut namanya masih bertanya-tanya benar atau tidak BKK tersebut dicairkan mengingat Pilgub sudah dekat, ”Masih meragukan pencairanya kan itu jatuhnya ke Pemkab Buleleng, kita sih ikuti arus kalau benar cair artinya kita di tingkat desa otomatis harus menjalankan program yang sudah kita susun . nah kembali ke masyarakat di bawah terlepas dari pencairan BKK ini,”kata Kades.
(ds)
